Peran Soeharto dan Sultan HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret

Jakarta, Tiket Pesawat Online — Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Republik Indonesia. Letkol Soeharto (yang kemudian menjadi presiden) dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX serta prajurit dan laskar berperan penting dalam peristiwa tersebut.

Di mata dunia, Serangan Umum 1 Maret juga membuka mata negara-negara lain bahwa Indonesia masih ada dan mampu mengusir tentara Belanda. Padahal, kala itu Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan tokoh lainnya tengah ditahan oleh Belanda di luar Jawa.

Agresi Militer Belanda

Peran Soeharto dan Sultan HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret

Mulanya, Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 ke sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Jenderal Spoor memimpin operasi penyerangan.

Belanda melakukan itu lantaran masih tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Belanda juga tidak menghormati hasil Perjanjian Renville yang mana Yogyakarta merupakan wilayah Republik Indonesia.

Yogyakarta termasuk daerah yang diserbu mengingat saat itu menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota Republik Indonesia.

Belanda kemudian menduduki Yogyakarta sejak tanggal 19 Desember 1948. Mereka menangkap dan mengasingkan sejumlah pimpinan negara Republik Indonesia. Hanya tinggal tentara dan laskar yang berjuang di pedalaman.

Serangan Umum

Pasca agresi militer II belanda, Indonesia yang masih terbilang ‘muda’ saat itu berada dalam keadaan terpojok. Belanda menyebarkan berita bohong melalui PBB kepada seluruh dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dan TNI sudah hancur.

Di Yogyakarta yang menjadi pusat negara saat itu, terdapat penjagaan ketat Belanda di mana-mana. Kediaman Sultan Hamengkubuwono IX turut dijaga ketat karena ia menjadi tahanan rumah.

Meski demikian, ia tetap berperan penting dalam komunikasi antara satuan-satuan Indonesia yang ada di dalam dan luar kota.

Pada Januari 1949, Sultan HB IX mendengar siaran di radio bahwa pada awal Maret akan ada rapat Dewan Keamanan PBB. Salah satu topik yang dibahas adalah persoalan Indonesia dan Belanda.

Pada awal Februari, Sultan kemudian bersurat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar mengadakan Serangan Umum pada siang hari. Usulan tersebut diterima. Jenderal Sudirman meminta Sultan melakukan koordinasi dengan Komandan WK III yaitu Letkol Soeharto.

Sultan kemudian menjalin komunikasi dengan Soeharto secara rahasia melalui kurir. Letkol Soeharto lalu berkoordinasi dengan jajaran TNI di wilayahnya. Ia memerintahkan agar setiap komandan wilayah menempatkan pasukan di dalam kota Yogyakarta secara sembunyi-sembunyi sejak malam hari.

Hal ini membuat mereka telah dalam keadaan siap menyerang begitu sirine pergantian jam malam pada pukul 06.00 1 Maret 1949.

Setelah dilancarkan, Serangan Umum ini berhasil menaklukkan kedudukan belanda dalam waktu 6 jam. Dalam Serangan Umum ini, pasukan Indonesia tidak hanya terdiri dari TNI. Sejumlah laskar dan rakyat biasa juga turut ambil bagian.

Berita Serangan Umum 1 Maret tersebut kemudian menyebar secara berantai di berbagai negara hingga akhirnya terdengar PBB.

Perjuangan berdarah itu berhasil membantah berita berita bohong yang disebarkan Belanda bahwa sebenarnya Indonesia masih ada dan TNI belum hancur. Di dalam negeri, moral perjuangan militer dan sipil juga kembali menguat.

Peran Soeharto-Hamengkubuwono IX

Peran Soeharto dan Sultan HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret

Salah satu yang menjadi sorotan dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret adalah perdebatan mengenai siapa yang lebih berperan antara Letkol Soeharto dan Sultan HB IX.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Restu Gunawan mengatakan baik Soeharto maupun Sultan HB IX sama-sama memiliki peran yang besar.

Sultan HB IX, kata restu, memiliki sumbangan besar, salah satunya, berupa ide melakukan Serangan Umum 1 Maret. Serangan Umum ini dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia belum hancur dan TNI masih ada.

“Ide brilian dari Hamengkubuwono IX itu harus diakui cukup besar (perannya),” kata restu saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (1/3).

Di sisi lain, gerakan yang dilakukan kalangan tentara yang dipimpin Soeharto juga penting. Sebab, tanpa peranan tentara, kata Restu, ide tersebut sulit terwujud.
“Keduanya, baik tentara maupun Hamengkubuwono memiliki peranan yang cukup penting dalam konteks Serangan Umum 1 Maret 1949 itu,” jelas Restu.

Sementara itu, sejarawan Andi Achdian mengatakan peran Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret hanya komandan lapangan. Sebab, kata Andi, dalam beberapa versi sejarah ketika peristiwa itu terjadi, ada keterlibatan komandan brigade lain.

Menurut Andi, sangat tidak mungkin Soeharto menginisiasi gerakan perlawanan itu sendiri. Andi menyebutkan salah satu tentara yang posisinya lebih lebih tinggi dari Soeharto di wilayah itu adalah Kolonel Bambang Sugeng.

“Jadi sangat tidak mungkin hanya seorang Soeharto yang bisa menginisiasi itu. Pasti ada level di atasnya yang bisa menggerakkan pasukan di atas komandonya,” terang Andi saat dihubungi melalui telepon.

“Jadi kalau yang dikeluarkan oleh beberapa dokumen itu ya kita bisa lihat bahwa ya Soeharto ada menjalankan tugas sesuai dengan posisinya, ya,” tambah Andi.

Andi berpendapat peran Sultan HB IX dalam peristiwa tersebut sangat jauh jika dibandingkan Soeharto. Sultan HB IX, kata Andi, merupakan sosok yang sangat berpengaruh.

“Dia memberikan status secara politik dukungan terhadap revolusi Indonesia,” jelas Andi.

Sementara, Soeharto saat itu hanya berpangkat letnan kolonel dan tidak memiliki pengaruh serta jaringan politik.

“Dia enggak bisa apa-apa, dia hanya sekadar komandan pasukan, dia enggak punya pengaruh politik, hanya komandan di brigade tersebut,” jelas Andi.

Kontroversi Janur Kuning

Salah satu yang menjadi kontroversi dari sejarah Serangan Umum 1 Maret adalah film Janur Kuning. Menurut Sekjen Masyarakat Sejarawan Indonesia Restu Gunawan, pada film tersebut peran HB IX ditiadakan. Sementara, peran perjuangan Soeharto ditonjolkan.

“Dalam konteks sejarah itu tidak boleh juga, peran HB IX cukup penting kok seolah-olah nggak ada,” kata Restu.

Restu menilai pembuatan film tersebut bertujuan untuk menonjolkan kiprah Soeharto pada Serangan Umum 1 Maret.

Film sendiri, menurut restu, merupakan salah satu media yang cukup dekat dengan masyarakat. Terlebih saat itu masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memproduksi film. Para sineas tidak bisa membuat film tandingan atau membuat film dengan data yang lebih akurat.

“Yang tidak fair di situ,” ujar Restu.

Restu menilai, dalam film Janur Kuning terdapat penghapusan fakta sejarah berupa peran HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret. Penghapusan ini dilakukan Soeharto dengan tujuan kekuasaan.

“Penghilangan fakta sejarah itu cukup disayangkan dalam pembelajaran sejarah,” protes Restu.

Sementara itu, Andi berpendapat tujuan dari pembuatan film Janur kuning untuk mengangkat legitimasi Soeharto. Sebab, saat itu ia sedang menjadi presiden.

“Sudah pasti lah iklim politik saat itu akan memberikan apapun, memberikan legitimasi kuat soal Soeharto ya,” kata Andi.

Padahal, secara faktual saat peristiwa itu terjadi terdapat petinggi militer lain yang lebih berpengaruh dan posisinya di atas Soeharto.

“Ya, itu satu cara gimana rezim membangun kisah sejarahnya. Jadi setiap rezim menciptakan sejarahnya sendiri. Masalah palsu atau lain itu lain soal, ya,” tambahnya.